was successfully added to your cart.

Plajari tentang Sekolahkan BPKB Mobil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

‘Sekolahkan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor).’  Itu istilah orang yang lagi kepepet duit dengan menggadaikan  BPKB. Apalagi sekarang marak jasa pegadaian yang dikelola partikelir dengan syarat BPKB itu tadi.

BPKB itu seolah jadi ‘barter’ atas jumlah uang yang dipinjam. Dan, tentu saja pinjaman itu tak gratis karena tetap dibebankan bunga. Biasanya orang lebih nyaman memakai BPKB sebagai jaminan ke jasa-jasa peminjaman uang partikelir ketimbang bank.

Alasannya sederhana saja. Prosesnya cepat.

Syarat proses cepat mutlak. Maklumlah, gadai BPKB kendaraan jelas memberi keuntungan bagi yang butuh dana cepat. Entah buat sekolah anak, biaya hidup, gaji telat, dan kondisi lainnya yang membutukan uang sesegera mungkin.

Sebenarnya gadai BPKB tak harus dilakukan di lembaga pegadaian. Pertama kenapa tak mencoba menggadaikan dulu ke keluarga maupun orang yang bisa dipercaya. Keuntungannya bisa dapat pinjaman tanpa bunga maupun biaya lainnya.

Tapi ketika usaha itu gagal, mau tak mau beralih ke jasa pegadaian. Sebenarnya tak masalah asal perhatikan terlebih dulu legalitasnya, besaran biaya bunga atau biaya titip, kemampuan membayar angsuran /melunasi, dan pastikan cicilan utang tak lebih dari 30 persen pendapatan yang didapat perbulan.

Dan kadang, tak selamanya mulus dalam urusan pelunasan cicilan dan menebus BPKB itu. Cukup banyak juga yang gagal.  Wajarlah ketika mengalami kondisi isi kantong kembang kempis. Imbasnya cicilan telat. Sehari, dua hari, tiga hari, lalu tiba-tiba kaget ternyata lamanya menunggak sudah lewat sebulan.

Puncak dari gagal bayar ini biasanya dikenai denda. Sebenarnya yang paling dikhawatirkan itu ketemu dengan debt collector.

debt-collection
Paling serem pastinya kalau didatangi debt collector (dihampiri debt collector/BP)

Kehadiran mereka identik dengan penyitaan motor. Kalau dilawan, mereka kadang makin bengis. Tak jarang bisa terjadi kontak fisik kalau nekat mempertahankan motor.

Meski secara hukum, debt collector tak punya hak menyita motor yang BPKB-nya digadaikan. Di samping itu, berurusan dengan debt collector kadang bikin ciut duluan. Selain secara fisik rata-rata bertampang seram dan bodinya gede-gede, tak jarang dari mereka mengaku-aku aparat kepolisian.

Kesannya biar jadi alibi kuat. Lagi pula modus sebut-sebut aparat kepolisian itu sengaja bikin mental down. Akibatnya, daripada urusan makin panjang, mending itu motor dilepas.

Tak perlu panik dulu kalau memang nyata-nyatanya gagal bayar lantaran kondisi keuangan kembang kempis. Kita mesti tahu dulu hak-hak yang dilindungi secara hukum ketika mengalami situasi seperti ini.

Baca Juga :

 

Polisi tak urus utang

Camkan ini, tak ada satu pun hukum yang membolehkan polisi mengurus utang. Aturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 5 huruf h tertulis anggota polisi dilarang menjadi penagih piutang atau pelindung orang yang punya utang.

Jelas kan kalau polisi dilarang urus utang-piutang. Jadi nyali jangan langsung ciut kalau ada yang ngaku-aku polisi saat tagih kredit motor yang belum lunas. Tinggal sebutkan peraturan itu biar mereka tak semena-mena klaim aparat kepolisian.

polisi lagi seragam
Polisi jelas gak ngurusin utang karena itu adalah kasus perdata (Polisi/Solopos)

Peraturan itu mempertegas hak hukum kita kalau polisi tak boleh ‘cawe-cawe’ di dunia perkreditan bila dilakukan secara personal. Beda kasus kalau polisi punya surat perintah, misalnya dari pengadilan yang menyatakan kendaraan itu dalam kasus sengketa.

Jaminan fidusia

Yang dimaksud jaminan fidusia adalah mereka yang menjaminkan motor (benda bergerak) tapi hanya menyerahkan surat-suratnya saja (BPKB) tanpa perlu menyerahkan motornya secara fisik. 

Mekanisme jaminan dengan cara ini diatur dalam UU No 4/1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki Penerima Fidusia. Intinya si pemberi utang berhak didahulukan terhadap motor itu jika di kemudian hari si pengutang gagal lunasi pinjamannya.

Maka itu perhatikan apakah dalam mengajukan utang-piutang itu dilengkapi dengan jaminan fidusia. Jaminan ini akan membuat kedua belah pihak sama-sama dilindungi hukum.

Si pengutang berhak untuk tetap memakai motor yang jadi jaminan. Di sisi lain, pemberi utang mendapat kepastian kalau motor itu bisa dikuasai secara legal jika pengutang gagal lunasi utangnya.

Minta bantuan

Gagal bayar secara otomatis memposisikan kita bersengketa dengan pihak pembiayaan atau gadai. Biar ada jalan keluar, lebih baik konsultasikan dengan lembaga perlindungan konsumen. Bisa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Brosur-BPSK
Ketika ada sengketa yang tak ada titik temu, mintalah bantuan pihak ketiga

Tujuan minta tolong lembaga ini bukan untuk menghapuskan utang, tapi membantu menegosiasikan situasi di mana lagi sulit melunasi cicilan. Solusi yang bisa dipilih adalah financial recovery di mana punya niat sungguh-sungguh melunasi tunggakan cicilan tapi minta keringanan besaran cicilan maupun jangka waktu yang lebih panjang.

Sebelum niat menggadaikan BPKB ke pihak lain, ada baiknya mempelajari dulu segala sesuatunya. Sekali lagi, keputusan mengajukan utang pasti akan diikuti dengan konsekuensi. Yakinkan keputusan itu sebagai jalan keluar, bukan malah menambah jadi masalah.

Jadi tidak dibenarkan, motor yang BPKB-nya dijaminkan untuk berutang langsung ditarik begitu saja. Kalau pun ternyata gagal bayar, si pengutang masih diberi kesempatan untuk menjual motornya sendiri dengan sepengetahuan si pemberi utang. Hasil penjualan itu digunakan untuk melunasi utang. Kalau ternyata ada sisa maka itu milik si pemilik motor.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.